SALINAN - Gadjah Mada University
7 Sep 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan 16 Mar 2019 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Materi Percepatan Non Tunai CMS, 2.65 MB, 172, PPTX, 26 Nov 2019 08:49: 59 Daerah BPKAD Tahun 2020, 31.43 KB, 282, RAR, 12 Mar 2019 09:37:04. PowerPoint Presentation Pasal 212-213 PP 12 Tahun 2019 SETIAP KERUGIAN KEUANGAN DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH TINDAKAN MELANGGAR HUKUM ATAU KELALAIAN SESEORANG WAJIB SEGERA DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU SETIAP BENDAHARA, PEGAWAI ASN BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG KARENA PERBUATANNYA MELANGGAR HUKUM …
PowerPoint Presentation PP . 18/2016. PP 12/2017. DIKLAT PIMPEMDAGRI. Karakter Dan Jiwa Kepamongprajaan. Substansi Dari Diklat Ini Difo. k. RESOLUSI PENGANGGARAN DIKLAT PADA TAHUN 2019. LampiranPermendagri 38 Tahun 2018 tentangPedomanUmumPenyusunan APBD 2019. 08/21/2013 12:17:07 Title: PowerPoint Presentation Bimtek PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan … Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan peraturan yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 223 PP No. 12/2019. BIMTEK SOSIALISASI PP NO.12 TAHUN 2018 TENTANG … Atas pertimbangan tersebut, pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, Kota.
Mar 12, 2019 · Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah infoASN.id – PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: PPTK sebagai PPK ( PP 12 - 2019 ) - Mudjisantosa Dec 02, 2019 · Terkait Pelaku Pengadaan sesuai dengan P16 tahun 2018, PPTK bukan termasuk pelaku pengadaan, tetapi PPTK berperan mendukung PPK . Merujuk pada P16 tahun 2018(PPK) dan Permendagri 13 (PPTK) tidak ada larangan untuk rangkap jabatan PPK merangkap PPTK, tapi dalam praktek di Pemda , rangkap jabatan ini jarang di jumpai. PP 12 tahun 2019 PEMEzuNTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … NOMOR 12 TAHUN 2OL9 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 1. 2. 3.
Pm 12 tahun 2019 - LinkedIn SlideShare
Bahasan Materi Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP No. 12 Tahun 2019. Berikut ini adalah beberapa materi pilihan yang akan dibahas oleh narasumber dalam sosialisasi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019: Mekanisme Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD. ainamulyana.blogspot.com - PP Nomor 12 Tahun 2019.pdf ... Sign in. ainamulyana.blogspot.com - PP Nomor 12 Tahun 2019.pdf - Google Drive. Sign in PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ... Soalterbaru.com – Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PowerPoint Presentation PELAKSANAAN DEKOSENTRASI KERJASAMA PERBATASAN NEGARA DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SARPRAS PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN DAN PPKT TAHUN 2019. Dr. Drs. Thomas Umbu Pati T.B, M.Si. Plt. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas NegaraDitjen Bina Administrasi Kewilayahan